Perbekel Selat Gandeng OMBUDSMAN, Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik

  • 10 Agustus 2018
  • Dibaca: 142 Pengunjung
Perbekel Selat Gandeng OMBUDSMAN, Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik

SELAT – Untuk meningkatkan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan desa, tadi pagi (10/8) desa Selat mengundang Ombudsman untuk sosialisasi dengan tema “Peningkatan Etika Pelayanan Publik” bekerja sama dengan mahasiswa KKN Universitas Udayana. Acara tersebut sudah dimulai dari pukul 09:00 wita – selesai, nampak undangan yang hadir pada kegiatan tersebut seluruh jajaran pengurus di Desa Selat, PKK se-desa Selat, dan Ida Bagus Kade Oka Mahendra selaku pihak yang bekerja di Ombudsman sebagai narasumber pada sosialisasi tersebut. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bergerak di bidang birokrasi pelayanan publik. Sosialisasi layanan publik anti maladministrasi ini telah berlangsung di beberapa kota di seluruh provinsi di Indonesia dan untuk manambah pemahaman tentang pelayanan publik, Ombudsman melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya seluruh pengurus Adat dan Dinas di Desa Selat, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Narasumber Ida Bagus Kade Oka Mahendra memaparkan, generasi muda merupakan generasi harapan bangsa yang diharapkan dapat membangun bangsa ini menjadi bangsa yang bersih, bangsa yang terbebas dari maladministrasi. Maladministrasi adalah perbuatan koruptif yang meskipun tidak menimbulkan kerugian negara, namun mengakibatkan kerugian bagi masyarakat karena tidak mendapatkan pelayanan publik yang baik. maladministrasi merupakan kata yang sangat lekat dengan tugas dan fungsi Ombudsman. Kata ini telah memasyarakat dan menjadi pembicaraan sehari-hari seiring dengan berita tentang kinerja Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawal berlangsungnya reformasi birokrasi. Pada umumnya masyarakat memahami maladministrasi sebagai kesalahan administrasi sepele yang tidak terlalu penting. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 351 ayat (5) dinyatakan “Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk”. Harapan kedepannya, Ombudsman sebagai lembaga yang mendukung layanan publik bisa menjadi sahabat masyarakat sehingga layanan publik yang baik dan benar kelak menjadi budaya bangsa ini. Jelasnya.

Perbekel Desa Selat I Made Semawan saat ditemui seusai kegiatan mengatakan, “Terimakasih kepada Ida Bagus Kade Oka Mahendra sebagai narasumber yang telah memberikan pemahaman kepada saya dan seluruh jajaran pengurus di Desa Selat tentang etika pelayanan publik. Harapannya pelayanan publik di Dinas Desa Selat semakin baik lagi dan layak mendapatkan penilaian yang bagus waktu penilaian nanti. Harapan kami dan masyarakat tentunya sama yaitu menginginkan pelayanan yang promoter serta cepat, transparan dan akuntabilitas. Tentu dengan keterbatasan, kekurangan selalu ada. Kekurangan inilah yang menjadi motivasi kami agar kedepan pelayanan publik Dinas Desa Selat lebih baik dan semakin baik”. Jelasnya (003/KIMSLT)

  • 10 Agustus 2018
  • Dibaca: 142 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita